Grand Launching Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP 2025
Pontianak - Inspektorat Kota Pontianak turut serta dalam kegiatan Grand Launching Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP 2025 yang dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom. Kegiatan ini dipusatkan di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, serta Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto. Dalam paparannya, ia menekankan bahwa "Pencegahan yang paling efektif adalah penindakan, tetapi pemberantasan korupsi tidak hanya soal penegakan hukum." Ia menegaskan pentingnya pendekatan sistematis dalam mencegah praktik korupsi di daerah.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono. Dalam pemaparannya, ia menyoroti urgensi penguatan pengendalian kecurangan, dengan menegaskan bahwa "Upaya kecurangan bukan lagi sekadar penyimpangan individu, tetapi dapat berkembang menjadi budaya kolektif yang menumpulkan integritas."
Selain itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Sang Made Mahendra Jaya, M.H., juga turut hadir sebagai narasumber. Ia lebih fokus pada penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah yang merupakan ujung tombak pengawasan di daerah. Dalam pemaparannya, ia menyinggung bahwa hingga saat ini, mandatory anggaran pengawasan berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025 baru diterapkan oleh 24 pemerintah provinsi/kota.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edy Suryanto, yang pernah menjabat sebagai Pj. Wali Kota Pontianak, menyampaikan materi mengenai pentingnya Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai proses pencegahan korupsi. MCP mencakup delapan area strategis dalam pencegahan korupsi, yaitu:
-
Area Perencanaan
-
Area Penyusunan Anggaran
-
Area Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
-
Area Pelayanan Publik
-
Area Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
-
Area Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
-
Area Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
-
Area Penguatan APIP
Dengan adanya Grand Launching IPKD MCP 2025 ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Inspektorat Kota Pontianak siap berperan aktif dalam mendukung implementasi MCP guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan daerah.